Pendidikan Adalah Hak Setiap Manusia

Pada era baru ini, masyarakat internasional membuat komitmen untuk mencapai pendidikan dasar secara menyeluruh untuk seluruh anak laki-laki dan perempuan. Hari ini dan 15 tahun kemudian, kita menemukan jarak yang besar antara komitmen ini dan realitas di lapangan.

Di seluruh dunia, 58 juta anak masih tidak mampu untuk bersekolah, terutama di daerah Sahara Afrika dan Asia Selatan. Jutaan lebih anak – anak  gagal lulus, atau gagal untuk mempelajari apa yang mereka butuhkan dalam masyarakat mereka.

Dengan memanfaatkan ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan, penyelenggara pendidikan swasta menjamur. Saya melihat ini bukan sebagai kemajuan, tetapi sebagai sebuah bukti pemerintah telah gagal memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan pendidikan secara menyeluruh, gratis dan berkualitas tinggi untuk semua rakyatnya.

Pendidikan bukanlah milik orang kaya saja  karena pendidikan merupakan mutlak hak setiap anak. Negara harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai regulator dan penjamin. Penyediaan pendidikan dasar, bebas biaya, tidak hanya kewajiban inti dari negara tetapi juga kewajiban moral.

Privatisasi melumpuhkan gagasan pendidikan sebagai hak asasi manusia dan akan  memerparah kesenjangan, terjadinya eksklusivitas, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum hak asasi manusia. Sehimgga akan menciptakan kesenjangan sosial.

Kebijakan masuk di sekolah swasta didasarkan pada kemampuan untuk membayar, dan latar belakang sosial ekonomi orang tua. Akibatnya, sekolah swasta kekurangan sistem dinamika pembelajaran dan pluralitas budaya yang sangat diperlukan saat ini. Mereka mempromosikan nilai-nilai ekonomi pasar daripada misi humanis pendidikan.

Pada 1980-an dan 90-an, negara-negara berkembang melakuakn pemotongan yang signifikan untuk pengeluaran kesehatan dan pendidikan publik mereka, lembaga keuangan internasional bersama dengan pemegang modal terbesar, biaya pengguna pendidikan dipromosikan. Kebijakan saat ini yang menjadi permasalahan, Bank Dunia mendorong dan mendukung untuk mencari keuntungan perusahaan multinasional yang menyediakan pendidikan, mengingat dampaknya akan menghancurkan pendidikan sebagai ha katas setiap manusia.

Pembelajaran harus dilindungi dari kekuatan privatisasi, pemerintah seharusnya tidak membiarkan sekolah swasta menarik biaya pendidikan terlalu tinggi, dan harus mengembalikan pendidikan sebagai pelayanan publik yang penting.

Menurut sebuah studi pada pendidikan swasta oleh Departemen untuk Pembangunan Internasional  Inggris (DFID), ada potensi sangat besar bagi sekolah swasta agar biayanya murah, yang menargetkan keluarga miskin di negara-negara berkembang yang tidak terdaftar. Sekolah-sekolah ini menghemat biaya dengan menyewa guru.

Publisitas komersial besar kadang menggoda orang tua untuk memilih sekolah swasta dengan harapan anak-anak mereka akan menerima pendidikan yang lebih baik. Mereka percaya bahwa sekolah swasta lebih efisien dan efektif, dan dinamika persaingan akan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, keyakinan tersebut tidak didukung oleh bukti. Studi DFID, misalnya, menunjukkan sekolah swasta melakukan tidak lebih baik dari sekolah milik negara.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: